Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menjelaskan bahwa usulan program IJD harus diawali pemerintah daerah dengan melengkapi dokumen readiness criteria (RC). Selanjutnya, usulan diverifikasi BPJN sebelum diteruskan kepada Direktorat terkait di Kementerian Pekerjaan Umum.
Ulwan menegaskan, penetapan ruas jalan yang mendapat penanganan menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran.
Terkait keterlambatan pekerjaan, ia mengakui sejumlah paket IJD terkendala keterlambatan alokasi anggaran. Bahkan, beberapa paket tahun anggaran 2025 baru memperoleh kepastian alokasi pada Oktober sehingga waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPJN mempertimbangkan skema kontrak tahun jamak (multiyears) bagi pekerjaan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Ulwan berharap koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar kesiapan program lebih cepat dan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan di Maluku dapat berjalan lebih efektif.
DPRD Maluku berharap persoalan keterlambatan tidak lagi menjadi pola berulang, melainkan menjadi perhatian serius BPJN dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai kontrak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. **










