Menurut Umar, langkah penertiban aktivitas pertambangan ilegal juga sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Kebijakan tersebut menjadi landasan penertiban penguasaan kawasan hutan secara ilegal, penagihan denda administratif, pemulihan aset negara, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Atas dasar itu, AKSI Indonesia secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Hendrik Lewerissa selaku Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Umar menegaskan, apabila dugaan keterlibatan M. Zen Latukaisupy terbukti melalui proses pemeriksaan dan pendalaman, Partai Gerindra harus mengambil langkah tegas sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan ini, AKSI Indonesia juga berencana menggelar aksi demonstrasi di Sekretariat DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku.
Melalui aksi tersebut, mereka akan mendesak pimpinan Gerindra Maluku untuk mendalami dan mengusut dugaan keterlibatan kadernya dalam aktivitas pertambangan ilegal sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Kami meminta Ketua DPD Gerindra Maluku tidak tinggal diam. Dugaan ini harus ditelusuri secara serius dan transparan. Jika nantinya terbukti ada keterlibatan, kami mendesak agar yang bersangkutan dievaluasi dan diberikan sanksi tegas sesuai aturan partai,” tutup Umar. *










