Arikamedia.id, AMBON – Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diduga menjadi korban praktik pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur tidak resmi.
Inspektorat Kota Ambon menemukan 45 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diperiksa tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari praktik tersebut, uang sebesar Rp74,7 juta tercatat mengalir dari para ASN. Selain itu, penggunaan SK bermasalah turut menyebabkan kelebihan pembayaran gaji sementara sebesar Rp24,6 juta.
Temuan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/26).
Bodewin menjelaskan, audit Inspektorat berlangsung pada 19 Oktober hingga 6 November 2026 dengan memeriksa proses penerbitan SK di sekitar 20 sekolah. Hasil pemeriksaan memastikan seluruh 45 SK tidak memiliki Pertek BKN. Bahkan, Kantor Regional IV BKN pada 15 Oktober 2026 menegaskan dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan.
Berdasarkan hasil audit, praktik ini diduga melibatkan tiga orang, yakni GO KS, seorang non-ASN yang merupakan istri ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon; JM, ASN yang pernah bertugas sebagai operator CASN; serta LR, ASN pada BKPSDM Kota Ambon.
