Arikamedia.id, AMBON – Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menyoroti kontras yang terjadi dalam peringatan Dirgahayu NKRI ke-81 Tahun 2026.
Di satu sisi, masyarakat masih mengantri panjang BBM di titik-titik distribusi. Di sisi lain, efisiensi anggaran yang berdampak pada perputaran ekonomi daerah membuat sejumlah daerah mulai menyuarakan wacana referendum, federalisme, hingga keluar dari NKRI.
“Rakyat lagi menjerit soal ekonomi. Tapi kita lihat di kantor-kantor daerah, di beberapa SPBU Pertamina, bahkan di kampus, masih ada pejabat dan petinggi yang sibuk makan kerupuk, tarik tambang, joget-joget dan tertawa riuh,” ujar Basyir.
Menurutnya, sikap seperti itu adalah bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Di saat masyarakat sulit, seharusnya pejabat hadir dengan solusi, bukan hiburan.
“Atas dasar menjaga keutuhan NKRI dan semangat Pancasila, kami mengajak seluruh pejabat negara untuk segera turun, merasakan, dan menyelesaikan persoalan rakyat. Jangan sampai kemeriahan seremonial menutupi krisis yang nyata,” tegas Basyir.
Basyir juga mengingatkan bahwa Negara ini berdiri di atas pengorbanan. Karena itu, pejabat publik harus jadi pelayan, bukan jadi beban.
“Kalau pejabat tidak punya keberpihakan kepada rakyat, lebih baik mundur. Beri tempat kepada orang yang benar-benar mau kerja untuk bangsa dan negara ini,” tutupnya. (*)
