Arikamedia.id, AMBON – Sektor pendidikan dan kesehatan, terutama terkait infrastruktur sekolah dan distribusi tenaga guru dinilai belum merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan di Maluku hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, menyoroti masih ada lebih dari 100 sekolah yang belum memiliki lahan sendiri. Ini menjadi kendala serius dalam pembangunan ruang kelas baru maupun laboratorium.
”Selama ini program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan. Padahal, sekolah merupakan sarana utama dalam mencetak generasi masa depan,” kata Noach dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin lalu.
Karena itu, Komisi IV DPRD Maluku mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah strategis, termasuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyediaan lahan serta pembangunan fasilitas pendidikan.
Selain persoalan infrastruktur, Noach juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga guru. Ia menyebut masih terjadi penumpukan guru di Kota Ambon, sementara sejumlah daerah lain justru kekurangan tenaga pengajar.
