Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw menilai pejabat utama lembaga teknis wajib hadir dalam rapat koordinasi agar keputusan bisa diambil secara akuntabel.
”Kalau mau bangun Maluku dengan baik, Kepala Balai harus hadir dan terbuka. Jangan hanya kirim staf,” ujarnya.
Kritik itu mencuat setelah Yana absen dalam rapat bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Maluku pada 30 Oktober 2025, serta beberapa kali tidak menghadiri undangan Komisi III DPRD Maluku. (***)
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Menurut Menag, pentingnya penguasaan terkait tata kelola keuangan. Ia mewajibkan para pimpinan untuk mengumpulkan dan mempelajari seluruh peraturan terkait. “Pelajari peraturan tentang…
