Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman dalam catatan IV.A DIPA.**
Harus diberi kesempatan untuk memperbaiki lanjut Andreas, prinsipnya kerja sama tetap dilanjutkan dengan catatan ada perbaikan, baik dari sisi teknis maupun penyesuaian…
Lebih lanjut ditandaskan, kalau sekarang alasannya karena rusak lalu tidak bayar, itu jelas tidak sesuai dengan kesepakatan. “Kontrak berdasarkan ukuran dan kondisi…
Arikamedia.id, JAKARTA – Seorang staf kementerian yang mengaku sebagai anggota keluarga dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi…
Selain evaluasi reformasi institusional, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan kebijakan Polri dalam menyikapi kebebasan berekspresi serta…
Sistem pencatatan dan pelaporan pun terus diperkuat untuk memantau cakupan serta efektivitas program. Meski demikian, tantangan di lapangan masih dihadapi, terutama terkait…
