“RUU TNI juga tidak masuk dalam prolegnas prioritas, tetapi pembahasannya terus dikejar,” kata Herdiansyah saat dihubungi, Senin, 17 Maret 2025.
Menurut dia, pembahasan RUU TNI sarat akan kepentingan politik kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagaimana DPR cenderung mengakomodasi usulan pasal-pasal yang berupaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
4. Deddy Corbuzier
Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier menyatakan rapat revisi UU TNI oleh panitia kerja DPR di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025, tidak membahas dwifungsi TNI. Ia mengatakan dwifungsi TNI tidak akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto.
“Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dwifungsi TNI,” ucap Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc.kemhan dikutip Senin, 17 Maret 2025.
Dia mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga telah memberikan kepastian, dwifungsi TNI tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Deddy Corbuzier menyebut gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru itu sudah lama hilang dari permukaan.
5. Kapuspen TNI
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menegaskan bahwa prajurit aktif yang ditempatkan di jabatan sipil akan melalui proses seleksi ketat agar tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.
