Persoalan lain, menurutnya, terletak pada kegagalan sistem manajemen sumber daya manusia di tubuh Polri.
Hal ini terbukti dari proses promosi atau pemberian jabatan pada seseorang yang ternyata bermasalah. “Makanya orang-orang yang berperilaku menyimpang justru malah mendapatkan jabatan. Ini baru satu kasus, sebelumnya ada kasus mantan Wadir Krimsus Polda Sumut Deni Kurniawan ketahuan berperilaku menyimpang juga dan dipecat karena memiliki kelainan seksual.”
“Mundur ke belakang ada kasus di Minahasa, ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal tidak berjalan dan manajemen sumber daya manusia lemah, sehingga mempromosikan orang-orang bermasalah.” “Jadi sering kali promosi diberikan tidak secara profesional.”
Pengamat kepolisian dari Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, sependapat. Ia bilang pengawasan Polri sering kali baru efektif setelah kasusnya viral.
Adanya kasus ini, menurut para pengamat, membuat ketidakpercayaan publik pada Polri akan semakin besar dan menurunkan wibawa Kapolri jika tidak segera dituntaskan. “Makanya memang harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait manajemen sumber daya manusia di kepolisian.” (**)
