Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran BGN tahun anggaran 2025. Dadan menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.
Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia, adalah anggaran berkaitan dengan dukungan manajemen BGN yang pada awalnya sebesar Rp 8 triliun. Anggaran itu lalu dikurangi sebesar Rp 1,5 triliun. Anggaran itu akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.
“Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional,” ujarnya.
Dadan juga menyampaikan persetujuan dari Komisi IX DPR RI merupakan salah satu syarat penggunaan APBN agar BGN bisa menjalankan program makan bergizi gratis.
Adapun Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menuturkan pihaknya berkomitmen senantiasa mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. “Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” kata Nurhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Komisi IX DPR siap memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik. Menurut dia, program ini sangat baik bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhannya.
