“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil (daerah pemilihan),” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Edy mengatakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan BGN. Komisi IX DPR juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapil. Tujuannya agar para wakil rakyat mengetahui kesiapan pelaksanaan program itu, termasuk soal kualitas makanan dan kehigienisan dapur.
“Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.
Komisi IX DPR Setujui Anggaran BGN Tetap Rp 71 Triliun
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran BGN tetap di angka Rp 71 triliun pada 2025.
“Tetap Rp 71 triliun, tetap,” kata Nihayatul kepada wartawan setelah menghadiri rapat bersama BGN di kompleks parlemen, Senin.
Sebelumnya, anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun itu telah diungkap oleh Kepala BGN Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program kerja BGN pada 2025 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
