Dikatakannya, BKPM telah membuat rencana blueprint investasi dengan menciptakan rencana kebutuhan investasi, termasuk peta jalan hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan berdasarkan RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) dari Kementerian Perindustrian.
Senada, Kementerian Perindustrian juga mendukung rencana pembangunan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan sebagai kawasan industri tematik. Bahkan, Kemenperin siap bersinergi untuk merumuskan regulasi pembangunan kawasan tersebut.
Merujuk PP nomor 20 tahun 2024, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika menyebut kawasan industri akan mendapatkan berbagai kemudahan antara lain insentif fiskal berupa insentif perpajakan dan kepabeanan. Selain itu, ada insentif non fiskal berupa kemudahan imigrasi, pertanahan dan ketenagakerjaan.
Lalu bagaimana dengan Prosyek Strategi Nasional (PSN) Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan dua PSN lainnya.
APBN saat ini lebih difokuskan kepada PSN yang jauh lebih besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar seperti Makan Siang Bergizi Gratis (MBG), Proyek Daya Anagata Nusantara (DANANTARA), Food Estate, dan berbagai program lainnya yang secara tidak langsung mengganggu PSN lain yang membutuhkan modal yang tidak terlalu besar.
