“Persetujuan SK LHKPN ini menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Maluku dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,” ujarnya.
Ia berharap penetapan Propemperda dan SK LHKPN 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Dengan Propemperda yang komprehensif dan pembahasan Ranperda yang mendalam, DPRD Maluku berkomitmen menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Rahawarin.*
Langkah ini, lanjut Lexi, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, bahwa ruang kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin, sehingga tidak berpotensi untuk mencemarkan…
DPRD Kota Ambon memastikan akan terus mengawal kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga kerja yang terdampak. (AM-18) Post Views: 31…
Alhidayat singgung pengelolaan Pasar Mardika yang selama ini digadang sebagai salah satu sumber utama PAD, ternyata tidak pernah menunjukkan perbaikan signifikan. Masyarakat…
Dikatakan, kemenangan Reno bukan kemenangan komisariat Fisip Unpatti semata tetapi kemenangan bersama seluruh potensi komisariat GMKI Cabang Ambon. Ada harapan yang diletakkan…
Kata Djemi, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan pasar belum berjalan optimal. *** Post Views: 101 Baca Juga Steven Dominggus : Pemkot…
