“Persetujuan SK LHKPN ini menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Maluku dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,” ujarnya.
Ia berharap penetapan Propemperda dan SK LHKPN 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Dengan Propemperda yang komprehensif dan pembahasan Ranperda yang mendalam, DPRD Maluku berkomitmen menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Rahawarin.*
Mari kita dukung perjuangan masyarakat adat Kei untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, saya berharap pemerintah provinsi Maluku…
Turut hadir juga dalam kegiatan ini Ketua Sanggar Merpati, Ketua Dewan Adat Aru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru, Pembina Rumah Sastra…
“Kami sebagai pemuda menilai pernyataan Wali Kota tepat untuk menjaga keharmonisan kota ini,” lanjutnya. Tuhepaly mengatakan, tindakan tersebut justru memperparah situasi dan…
Wali Kota Bodewin juga memastikan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk menyinggung kelompok, suku, maupun golongan tertentu. Ia menegaskan bahwa tanggung…
Kata Pelupessy, apa yang menjadi cita-cita dapat terwujud menjadi klinik mata modern. Tetap semangat klinik mata AV lanjutnya, bisa menunjukkan eksistensi untuk tetap…
