Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat. Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi.
Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN,diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly,memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital
“Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI – Yasonna H. Laoly ; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) – Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden – Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi – Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri – Andy Rachmiante.(***)
