“Sedikit ya Pak, karena ini isunya sensitif. Silakan dibaca pemerintah itu komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima. Supaya jangan bolanya menjadi liar,” ujar Supratman.*
“Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Maluku membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah lain, agar dapat menjangkau masyarakat pesisir, wilayah terpencil, terluar dan…
Ketidakpastian yang berkepanjangan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan kader terhadap proses demokrasi di internal organisasi. Ia menegaskan bahwa IMM sebagai organisasi kader harus…
Forum tersebut diselenggarakan oleh Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lewat dukungan Yayasan IPAS Indonesia. Kegiatan ini menjadi…
Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya…
Melalui seminar tersebut, para akademisi, praktisi, dan pelaku usaha berharap pemerintah dapat segera menyusun kebijakan yang lebih sinkron dan terintegrasi sehingga pengelolaan…
