BeritaHukum & KriminalNasionalUtama

Awal Tahun 2025, Momen Penting Kementerian Hukum R.I Berbenah Menuju Ke Arah Yang Pasti, Luncurkan Resolusi Tahun 2025 Perkuat Reformasi Hukum

10
×

Awal Tahun 2025, Momen Penting Kementerian Hukum R.I Berbenah Menuju Ke Arah Yang Pasti, Luncurkan Resolusi Tahun 2025 Perkuat Reformasi Hukum

Sebarkan artikel ini
Menkum R.I Supratman Andi Agtas - INTERNET

BANDUNG, arikamedia.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar bersama seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia hari ini (Selasa, 07/01/25) mengikuti Pencanangan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia bertempat di Graha Pengayoman, Kuningan Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Jabar Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Jawa Barat, Funna Maulina Massaile didampingi Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum Jabar.

Acara dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum, Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan tamu undangan lainnya. Acara diawali dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum R.I.

Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum R.I. – WEB

Dalam sambutannya, Menkum R.I Supratman Andi Agtas menyampaikan Acara ini menjadi momen berharga bagi kita semua dalam menegaskan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menggambarkan kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Ini adalah langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *