AMBON, arikamedia.id – Perjuangan pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara bukan hal baru, sejak tahun 2002, telah dibentuk tim pemekaran DOB Kabupaten Tanimbar Utara untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Pada tahun 2012, Tanimbar Utara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah melalui rapat bersama Komisi II DPR RI. Perjuangan ini semakin menguat pada 2019, saat Ketua Komisi A DPRD Maluku bersama Anggota Komisi A dan DPD RI mendeklarasikan pemekaran DOB Tanimbar Utara di Larat, ibu kota Kecamatan Tanimbar Utara.
Pada tahun 2021, Petrus Fatlolon selaku Bupati kala itu menyerahkan rekomendasi pembentukan DOB Tanimbar Utara dan mengajak seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan untuk bersatu dalam perjuangan ini.
Dukungan juga datang dari anggota DPD RI, Nono Sampono, yang menegaskan bahwa pemekaran ini memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.
Pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara akan melibatkan enam kecamatan, yaitu Tanimbar Utara, Kormomolin, Nirunmas, Fordata (Yaru), Wuarlabobar dan Kecamatan Molo Maru.
Soleman Jambormias mengatakan, jika pemekaran ini terwujud maka manfaat yang akan dirasakan antara lain, peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya pemerintahan daerah sendiri, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan akan lebih mudah dan cepat.
