Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mempertegas komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui kesepakatan langkah perbaikan tata kelola bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang melibatkan KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, DPRD, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD tersebut membahas sejumlah titik rawan korupsi, terutama pengelolaan dana hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan.
Gubernur Hendrik menegaskan, hasil koordinasi telah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah perbaikan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya.
“Semangat utama rapat ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Seluruh kesepakatan harus ditindaklanjuti secara konkret, tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi. Indeks integritas Maluku bahkan masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah 72,9 persen.










