Arikamedia.id, AMBON – Kedisiplinan dalam mengelola keuangan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan merealisasikan anggaran, tetapi juga dari ketepatan setiap perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengingat masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyoroti persoalan tersebut setelah menerima hasil evaluasi Inspektorat terhadap penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran hingga Oktober 2026.
Dari hasil evaluasi itu, ditemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan SPJ penggunaan anggaran sampai dengan Juli 2026.
Ia menegaskan, setiap pimpinan OPD bertanggung jawab memastikan seluruh laporan pertanggungjawaban anggaran diselesaikan tepat waktu.
Menurutnya, keterlambatan tersebut seharusnya dapat dihindari apabila proses administrasi dan pengelolaan keuangan mendapat perhatian serta pengawasan dari masing-masing perangkat daerah.
Ia bahkan membandingkan kemampuan OPD dengan jumlah anggaran yang relatif kecil, tetapi mampu menyelesaikan SPJ tepat waktu.










