Arikamedia.id, AMBON – Upaya memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku terus diperkuat melalui langkah-langkah strategis.
Salah satunya dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina. Menurutnya forum tersebut bukan sekadar ruang bertukar gagasan, melainkan menjadi fondasi awal untuk membangun gerakan kolektif dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat di Maluku.
“Ini adalah diskusi pemantik dari sekian banyak diskusi yang akan kami lakukan. Kami ingin menghimpun energi dan pemikiran dari banyak pihak. Hari ini cukup banyak raja di Kota Ambon hadir dan kami sudah bersepakat untuk segera menindaklanjuti pembentukan tim yang beberapa bulan lalu telah kami rencanakan,” ujarnya di Cafe Ujung JMP, Selasa, (21/7/26).
Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya dipimpin oleh Elifas Tomix Maspaitella dengan tugas mengawal proses penyusunan regulasi hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Maluku.
Baginya perjuangan tersebut bukan hanya bagian dari tugasnya sebagai anggota DPD RI, tetapi juga merupakan tanggung jawab kebangsaan untuk menjaga identitas dan jati diri Indonesia yang lahir dari keberagaman budaya dan masyarakat adat. “Melindungi masyarakat adat berarti menjaga identitas dan entitas bangsa. Negara tidak boleh membiarkan hak-hak masyarakat adat terabaikan karena hal itu dapat memengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan,” tegasnya.
