KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, bahwa pembenahan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah utama, yang harus ditempuh untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung dalam arahannya, saat Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/26).
Menurut Maruli, kualitas penyusunan perencanaan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan setiap program kerja pemerintah, sekaligus menjadi cara paling efektif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.
“Apabila perencanaan tidak disusun dengan baik, terukur, dan jelas, maka risiko kegagalan pelaksanaan program maupun potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai dari tahap penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan.
Langkah ini juga dilengkapi dengan penguatan fungsi pengawasan internal sebagai alat pengendali utama.
