Arikamedia.id, AMBON – Pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar mengingatkan pengelolaan Blok Masela tidak memicu praktik rent seeking, terutama dalam sistem outsourcing di darat.
Dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sektor penunjang harus didorong termasuk outsourcing, dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Yang penting diingat adalah hak masyarakat adat. Kami tidak ingin Blok Masela menjadi ajang praktik rent seeking. Permasalahan hak-hak masyarakat harus diselesaikan dengan baik dan adil,” tegas Kepala Pusat Studi Multikultural dan Pulau-pulau Kecil UIN A.M. Sangadji Ambon, Arman Kalean Lessy, M.Pd.
Lessy mengatakan, keterserapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas.
Misalnya dicontohkan, pada sektor outsourcing saat eksploitasi, mulai dari pekerjaan sederhana seperti tukang cuci piring, sopir, hingga operasional lainnya, sebaiknya dikelola oleh BUMD.
Menurutnya, jangan sampai tenaga kerja untuk pekerjaan dasar justru didatangkan dari luar daerah.
“Saya berharap BUMD Maluku dapat mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada sektor gas, tetapi juga sektor lain yang mendukung operasional di lapangan,” ujarnya.
