Arikamedia.id, AMBON – Tuduhan dugaan penggunaan rekomendasi tidak sah yang diarahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, akhirnya mendapat penjelasan langsung.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kota Ambon itu menilai polemik yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik. Moenandar menegaskan bahwa penerbitan rekomendasi merupakan kewenangan penuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo.
Ia menilai, setiap keraguan terhadap dokumen tersebut semestinya disampaikan kepada pihak yang berwenang di tingkat pusat.
Saat proses penetapan pimpinan DPRD Kota Ambon berlangsung, Ketua Umum Partai Perindo tengah berada di luar negeri. Untuk memastikan agenda pelantikan tetap berjalan, kewenangan penandatanganan diberikan kepada Wakil Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal.
“Situasinya saat itu mendesak karena tahapan sudah berjalan. Jadi ada pelimpahan kewenangan agar proses tidak terhambat,” ujarnya lewat via wa, Selasa,(17/03/26)
Ia juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada perubahan atau pembatalan atas rekomendasi tersebut dari DPP.hal ini, menurutnya, memperkuat legitimasi dokumen yang dipersoalkan. Dirinya pun mempertanyakan dasar tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
