Arikamedia.id, AMBON – Di balik geliat pembangunan dan masuknya investasi, persoalan lingkungan di Maluku dinilai belum mendapatkan perhatian yang adil.
Sekretaris Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Maluku, Febby Koenoe mengingatkan bahwa izin pembangunan yang dikeluarkan pemerintah kota maupun provinsi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemasukan daerah, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, setiap izin AMDAL yang diberikan bersifat berbayar dan wajib disertai dokumen UKL–UPL.
Jika perusahaan menjalankan pembangunan sesuai ketentuan tersebut, potensi kerusakan lingkungan sebenarnya bisa dihindari. Namun, lemahnya pengawasan membuat aturan itu sering hanya menjadi formalitas di atas kertas.
“Pengawasan itu kunci, pemerintah punya tim, masyarakat juga punya peran, kalau ini jalan, lingkungan tidak akan tercemar,” ujarnya.
Ia menilai, fokus pemerintah yang terlalu besar pada PAD dan investasi kerap mengabaikan dampak jangka panjang. Akibatnya, ketika banjir atau longsor terjadi, masyarakatlah yang harus menanggung risiko paling besar.
Ia juga menyoroti belum adanya perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya air dan minimnya program revitalisasi lingkungan.
