AMBON, arikamedia.id- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai kritikan. Skema pinjaman SMI di masa lalu tidak terlalu membebani daerah karena diimbangi dengan peningkatan dana transfer pusat yang setara dengan cicilan tahunan.
Penggunaan dana pengembalian uang Pemilu sebesar Rp 60 miliar untuk membayar setoran awal ke PT SMI sebagai contoh nyata.
“Dulu, masyarakat tidak terlalu khawatir dengan pinjaman SMI karena ada kompensasi berupa kenaikan transfer dana ke Maluku,” ujarnya, Kamis, (20/11/2025).
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Arman Kalean menyuarakan kekhawatiranya bagi masyarakat Maluku, dengan rencana pinjaman baru sebesar Rp 1,5 triliun, Arman khawatir beban cicilan akan semakin memberatkan APBD Maluku yang terbatas.
Dipertanyakan, apakah pinjaman ini benar-benar akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, meskipun mengkritisi rencana pinjaman, KNPI Maluku tetap mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi efisiensi dan pemotongan dana transfer pusat. Namun, dukungan ini diberikan dengan catatan kritis.
“Jika tidak, utang ini berpotensi menjadi beban yang akan dirasakan oleh generasi mendatang,” tandas Arman.
