AMBON, arikamedia.id – Pengawasan perbankan pada awalnya berada di bawah Bank Indonesia (BI). Namun setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011, fungsi pengawasan perbankan resmi dipindahkan dari BI ke OJK. Sejak saat itu, seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, hingga asuransi diawasi oleh OJK, yang sebelumnya berada dalam kewenangan BI.
Terkait penanganan krisis, pada 2008–2013 pemerintah melakukan penyelamatan terhadap salah satu bank bermasalah. Pada 2014, bank tersebut berhasil dijual kepada investor asal Jepang dan kini beroperasi dengan nama J-Trust Bank.
Krisis keuangan global 2008–2009 memiliki dampak signifikan dan hampir menyerupai krisis 1998. Saat itu pemerintah menghadapi tekanan psikologis masyarakat sekaligus risiko sistemik. Berbagai proses politik dan pembahasan di Panitia Khusus (Panja) turut mewarnai penyelamatan sektor keuangan. Pemerintah menilai bahwa tanpa langkah penyelamatan tersebut, potensi terulangnya krisis 1998 sangat besar.
Demikian dikisahkan Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III – Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Prayitno Amigoro, pada giat LPS Media Meet UP, Senin (17/11/25) di Amaris Hotel Ambon.
Prayitno menjelaskan, sebagai tindak lanjut, pemerintah terus memperkuat kerangka stabilitas sistem keuangan. Pada 2016 diterbitkan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Melalui UU ini, LPS mendapat mandat baru serta dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan.
