“Kami menaruh harapan besar kepada pers di Kota Ambon. Teman-teman jurnalis diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan dan profesionalisme yang dimiliki untuk mengedukasi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Kata Walikota, kerja-kerja pers harus terus memberi dampak positif bagi pembangunan Kota Ambon, Maluku, hingga Indonesia secara keseluruhan.
“Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional ke-80. Semoga pers dan para jurnalis terus berkarya serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, tekanan paling nyata dirasakan di ruang redaksi. Wartawan dituntut serba bisa: menulis cepat, memotret, merekam video, mengedit, sekaligus mempromosikan konten di media sosial. Dalam satu hari, seorang wartawan bisa memproduksi lebih banyak konten dibandingkan wartawan satu dekade lalu dalam sepekan. Ironisnya, peningkatan beban kerja ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Banyak wartawan bekerja dengan upah minim, status kontrak tidak jelas, dan masa depan yang kabur.
Di sinilah dilema serius muncul. Ketika idealisme berhadapan dengan kebutuhan hidup, sebagian tergelincir. Bukan karena tidak memahami etika jurnalistik, melainkan karena sistem sering kali tidak memberi ruang yang adil. Fenomena “berita pesanan”, “konten titipan”, atau wilayah abu-abu antara iklan dan berita menjadi pembicaraan yang tidak asing. Ini bukan untuk membenarkan praktik tersebut, tetapi untuk jujur membaca realitas pahit yang dihadapi banyak wartawan di lapangan.
