Sementara limbah yang dibawa ke Morowali, kata Laipeny dari penjelasan perusahaan merupakan olahan lanjutan, untuk dingunakan sebagai penutup batrei. Dimana perusahaan tersebut dibawah naungan Merdeka Copper bersama PT Batutua.
Jadi dikatakan, selama ini orang di Wetar sampaikan itu mereka buang limbah dan dibawa ke Morowali, ternyata itu di olah lanjut. Jadi tidak ada masalah.
Sama halnya dengan Royalti menurut Laipeny, selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten MBD maupun provinsi tidak mendapatkan apapun. Padahal menurut Perusahan setiap produksi royalti selalu diberikan melalui Kementerian Keuangan. Sayangnya perusahaan tidak menjelaskan berapa besar royalti yang diberikan ke kementrian keuangan.
“Perusahan juga tidak terbuka soal berapa banyak sedimen yang telah dihasilkan dari produksi selama beroperasi. Jadi royalti mereka setor semua ke kementerian keuangan. Ini sama dengan kehutanan, ada penerimaan itu, cuma belum terbaca. Jadi sudah terang benderang, tetapi juga tingkat kejujuran belum 100 persen,”ungkapnya.
Kata Laipeny, sebagai tindak lanjut dari hasil akhir monitoring 11 kabupaten/kota, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan RDP dengan dinas ESDM untuk menanyakan hal ini langsung. Uang penerimaan ini masuk dimana. Apakah murni dana yang masuk ke kas Pemda Maluku, atau dalam bentuk program. Kalau dalam bentuk program apa programnya. *
