Kepada awak media, Selasa (22/04/2025) Laipeny menyebutkan, pengawasan yang dipimpin ke perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 ini, da banyak hal yang belum jelas, mulai dari kerusakan lingkungan akibat limbah pertambangan, royalti ke daerah baik Pemerintah Kabupaten MBD maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, hingga tenaga kerja.
Untuk kerusakan lingkungan lanjutnya, dewan harus pulang dengan tangan hampa tanpa ada penjelasan, terkait apa yang menjadi harapan bersama masyarakat MBD dan Maluku, akan keterbukaan perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut, yang menjadi penghidupan masyarakat sekitar di pulau Wetar.
Lebih lanjut diungkapkan, tidak ada pressure lanjutan dalam pertemuan bersama PT Batutua yang selama ini ia menggebu-gebu untuk turun langsung ke lokasi. Karena tidak mendapatkan data, ia mengarahkan untuk mengandalkan kewenangan pucuk pimpinan dewan, hanya untuk mendapatkan data dari perusahaan.
“Penjelasan Dinas Lingkungan Hidup, belum dilakukannya uji lab, karena keterbatasan anggaran. Ini nanti dinas lingkungan hidup pada saat RDP nanti untuk mengunci lagi. Karena ternyata dari hasil diskusi dengan dinas, alasannya anggaran terbatas,”ucapnya.
