”Alokasi anggaran dalam DPA Pemerintah Provinsi Maluku pada dasarnya cukup memadai dan tinggal dikelola secara efektif,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Sarlota Singerin, menyebutkan terdapat 1.420 guru dan tenaga teknis paruh waktu di Maluku. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan 261 guru dan 130 tenaga teknis, disusul Seram Bagian Barat sebanyak 166 guru dan 82 tenaga teknis, serta Kepulauan Tanimbar dengan 80 guru dan 19 tenaga teknis.
Kata Sarlota, jumlah terendah tercatat di Maluku Barat Daya, yakni 8 guru dan 10 tenaga teknis, sementara Kota Ambon memiliki jumlah tenaga teknis tertinggi dengan 168 orang.
Penetapan ASN paruh waktu lanjutnya, merupakan kebijakan nasional sebagai turunan dari regulasi ASN, sekaligus bentuk penghargaan terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi.
Tanpa kemauan dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan aturan ini, lebih lanjut Sarlota mengungkapkan, skema ASN paruh waktu tidak akan berjalan, masih terdapat perbedaan data di lapangan yang tengah diselesaikan bersama BKD.
”Penetapan ASN paruh waktu dilakukan melalui manajemen talenta guru berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan syarat minimal dua tahun pengabdian.
