AMBON, arikamedia.id – Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti beratnya beban pembangunan di Maluku yang memiliki wilayah laut sangat luas namun ditopang APBD yang relatif kecil.
Maluku memiliki luas wilayah sekitar 700 ribu km², namun daratannya hanya 54 ribu km² atau sekitar 7,6%. Sisanya, 92,4%, adalah laut. Kondisi geografis ini membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
APBD Maluku terus mengalami penurunan, dalam pembahasan APBD 2025, plafon awal Rp 3,2 triliun harus dipangkas menjadi Rp 2,8 triliun mengikuti kebijakan efisiensi.
Sangkala mengatakan, angka APBD Maluku “normalnya” berada di sekitar Rp 2,4 triliun, dan untuk menutup defisit besar, pemerintah daerah mengusulkan pinjaman Rp 1,5 triliun melalui PT SMI.
“PP-nya baru keluar, nomor 38. PT SMI sudah lama kita coba. Kita sedang melihat sumber penerimaan daerah yang bisa digarap lebih maksimal,” jelas Sangkala, saat menerima pimpinan dan anggota Banggar serta Banmus DPRD DKI Jakarta di lantai V Gedung DPRD Maluku, Kamis, (20/11/2025).
Dikatakan, Gubernur baru saja sampaikan, kami sedang bahas KUAPPAS. Internal Banggar juga baru selesai. Besok lanjut pembahasan dengan pemerintah daerah.
