Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw menilai pejabat utama lembaga teknis wajib hadir dalam rapat koordinasi agar keputusan bisa diambil secara akuntabel.
”Kalau mau bangun Maluku dengan baik, Kepala Balai harus hadir dan terbuka. Jangan hanya kirim staf,” ujarnya.
Kritik itu mencuat setelah Yana absen dalam rapat bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Maluku pada 30 Oktober 2025, serta beberapa kali tidak menghadiri undangan Komisi III DPRD Maluku. (***)
Budi juga memastikan, proses penanganan perkara ini akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, Yaqut ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan…
“Jumlahnya meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya. (*) Post Views: 52 Baca Juga Gubernur Malut Targetkan Jalan Loloda Utara Rampung 2028
Pada 2026, pemerintah provinsi mulai mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sepanjang sekitar 8 hingga 10 kilometer di wilayah tersebut. “Masuk ruas Lapi–Daruma dan…
Di dunia hiburan, Norris dikenal luas lewat perannya sebagai Cordell Walker dalam serial Walker, Texas Ranger yang tayang selama sembilan musim. Ia…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan…
