Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw menilai pejabat utama lembaga teknis wajib hadir dalam rapat koordinasi agar keputusan bisa diambil secara akuntabel.
”Kalau mau bangun Maluku dengan baik, Kepala Balai harus hadir dan terbuka. Jangan hanya kirim staf,” ujarnya.
Kritik itu mencuat setelah Yana absen dalam rapat bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Maluku pada 30 Oktober 2025, serta beberapa kali tidak menghadiri undangan Komisi III DPRD Maluku. (***)
Penyimpangan ini kemudian dihitung oleh Inspektorat KKT melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/LAK-7/III/2025. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa…
Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan…
Setelah masa operasi selesai, kapal akan dihibahkan melalui KKP untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Ambon. “Intinya, mereka mau…
Mereka akan menyelenggarakan acara Santa Claus, sementara Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas kegiatan lain seperti Expo UMKM, flashmob, dan panggung hiburan dengan…
Ia berharap status tenaga kontrak ini segera mendapatkan kejelasan. Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada…
