AMBON, arikamedia.id – DPRD Maluku meminta masyarakat adat Desa Rumah Tiga untuk melengkapi data kepemilikan tanah secara akurat agar DPRD dapat menengahi persoalan sengketa lahan di kawasan tersebut secara adil dan berdasarkan hukum.
“DPRD harus diberi dukungan dengan data-data lengkap supaya kami bisa berinteraksi dengan benar. Karena DPRD ini menjadi penengah. Tapi kalau datanya tidak kuat, keputusan kami juga tidak bisa berada di tengah,” ujar Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, Senin (13/10/2025).
Watubun menjelaskan hal tersebut, Ketika menerima aksi demonstrasi masyarakat adat Rumah Tiga di ruang Komisi I DPRD Maluku.
Disorotinya, praktik jual-beli lahan oleh sebagian pemilik tanpa koordinasi dengan lembaga adat maupun pemerintah menjual tanah ke pengusaha atau kapitalis, tapi ketika bermasalah baru datang ke DPRD. Padahal waktu menjual, tidak ada laporan ke DPRD.
Menurutnya, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Rumah Tiga dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura (Unpatti), untuk menguji keabsahan data kepemilikan lahan.
“Kalau saudara bilang cari win-win solution, berarti saudara juga mengakui tidak semua tanah itu milik saudara. Jadi harus jelas bidang tanah mana yang dimaksud, kami sudah catat semua. DPRD akan panggil pihak-pihak terkait dan baru mengeluarkan rekomendasi resmi setelah data lengkap diterima,” katanya.
