Ia mencontohkan berbagai persoalan yang muncul akibat data yang tidak akurat, salah satunya terkait kepesertaan BPJS. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke Komisi X meski isu tersebut bukan menjadi bidang tugasnya. “Banyak sekali keluhan yang masuk ke kami, ‘Bu, tolong BPJS kami ditutup’. Ini kan persoalan data. Kalau datanya valid, pasti tidak akan terjadi kesalahan,” katanya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa ketidakakuratan data dapat berdampak pada penentuan penerima bantuan, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS maupun keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menilai masih ada keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun tidak terdata dengan baik.
“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang tidak tepat. Jangan sampai orang yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak membutuhkan malah menerima,” tegasnya.
Karena itu, Esti menegaskan bahwa akurasi dan integritas pendataan menjadi hal yang sangat penting. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang benar-benar valid sehingga mampu menjadi fondasi kuat dalam perumusan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.
