Arikamedia.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah bukan data pesanan.
“Yang utama, karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, maka BPS perlu melakukan koordinasi mendalam, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan,” tegas My Esti kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. “Kita punya kepentingan besar terhadap data-data BPS ini. Program dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya diberitakan dari kanal resmi DPR RI.
Esti menekankan agar BPS memperkuat koordinasi tidak hanya dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Selain itu, masyarakat perlu disiapkan agar proses sensus berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya sebagai data dasar penyusunan kebijakan nasional.
