JAKARTA, arikamedia.id – Sejumlah organisasi masyarakat sipil termasuk YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, hingga Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengajukan Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP tandingan dan mendesak agar revisi KUHAP dilakukan dengan lebih terbuka, partisipatif, dan substansial.
Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP itu menggelar debat terbuka Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP (RUU KUHAP) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Senin, 14 Juli 2025.
Dalam agenda tersebut, koalisi mengundang Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga debat publik dimulai, tidak ada satu pun yang datang.
Respons DPR dan Pengamat
1. Ketua Komisi III DPR
Di tempat lain, Ketua Komisi Hukum DPR Habiburokhman justru meminta koalisi untuk berdiskusi di dalam ruangan komisinya. Dia berujar, hal itu lebih tepat dilakukan karena gedung parlemen merupakan rumah rakyat, dikutip dari Tempo.co.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan komisinya bakal menunggu koalisi bila ingin berdiskusi soal revisi KUHAP di dalam ruangannya. “Lebih baik datang ke sini, yang ngomong semua partai. Nanti partai tinggal menyampaikan ke fraksi masing-masing,” kata Habiburokhman, Senin, 14 Juli 2025.
