PARTAI Golkar menanggapi catatan kritis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pilkada lewat DPRD memperbesar risiko korupsi. Catatan kritis itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat focus group discussion bertajuk “Pilkada Melalui DPRD-Menyoal Biaya Tinggi Politik” bersama Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menepis pernyataan tersebut. Menurut dia, kepala daerah hasil pilkada langsung justru banyak yang ditangkap KPK. “Ini sudah bukan asumsi, tapi menjadi fakta,” kata Sarmuji kepada Tempo pada Rabu, 11 Februari 2026.
Sarmuji mengatakan penindakan terhadap kepala daerah bagus, tetapi yang terpenting adalah mencari penyebab kenapa itu bisa terjadi. Ia menyebut tidak ada jaminan pilkada tak langsung nihil korupsi, tetapi sudah ada jaminan pilkada langsung menjadi penyebab korupsi.
“Biaya pilkada langsung yang ditanggung kandidat nyaris sudah tidak masuk akal. Itu juga berpotensi menjadi ladang subur praktik korupsi,” ujar Sarmuji.
Namun Sarmuji mengatakan catatan Ketua KPK tersebut akan menyempurnakan konsep pilkada yang sedang disusun Golkar. “Pandangan KPK memperkaya perspektif,” kata dia.
