“Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan harus memiliki parameter komoditas unggulan dan karekteristik lokasi,” ujar Budi di Jakarta.
Sementara diketahui bersama waktu Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) jangan dilihat sebatas kepentingan Maluku, tetapi secara luas untuk Negara, misalnya untuk memperkuat pengelolaan sumberdaya sekaligus menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dengan Australia.
Senator DPD RI Nono Sampono juga mengaku, tidak mudah menjadi pemerintah daerah Maluku khususnya saat ini. Secara nasional ada efisiensi anggaran, ada target yang ingin dicapai, tapi ada kendala masalah hutang.
Untuk diketahui, pada saat M-LIN alasannya macam-macam, soal anggaran, ketidaksiapan infrastruktur oleh Pemda Maluku dan ada bekas peninggal bom dan lain-lain di bawah laut sehingga tidak dapat diwujudkan Ambon New Port sebagai realisasi dari M-LIN.
Pertanyannya, apakah Hilirisasi Sektor Perikanan di era Presiden Prabowo cukup anggaran juga? Karena dari sudut pandang anggaran, sepertinya diragukan juga untuk dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran yang begitu besar di bidang kementerian yang memang merupakan lembaga yang menangani PSN tersebut.
“Nah itu persoalan, pemerintah terbebani, masakan anggaran habis hanya untuk bayar utang? kan tidak bisa begitu. Saya kira bukan hanya masalah beban hutang saja, ada masalah-masalah lain yang perlu diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat,” kata senator asal Maluku DPD RI Nono Sampono di kediamannya saat berdiskusi lepas dibarengi bukber, Sabtu (22/03/25).
