“Uang rakyat bukan daun dari pohon yang rimbun, tapi hasil pajak rakyat yang dibayar dengan susah payah oleh seluruh warga bangsa,” imbuhnya.
3. Perludem menilai KPU cuma hambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat
Titi mengatakan, demokrasi harus didukung sebagai komitmen yang solid, tapi bukan berarti dijadikan gelimang kemehawan yang ternyata cuma simbolik, namun tidak punya kontribusi dan relevansi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
“Cuma hambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat yang jelas,” kata Titi.
Terkait sikap lembaga penyelenggara pemilu itu, Titi mengajak publik lebih kritis dan intensif lagi mengawasi kerja-kerja dan penggunaan anggaran oleh KPU. Khusunya di tengah momentum pilkada di mana juga ada anggaran besar untuk pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBD di setiap daerah.
“Jangan sampai dana pilkada yang merupakan uang pajak rakyat tersebut jadi bancakan perilaku bermewah-mewah para oknum penyelenggara yang aji mumpung memanfaatkan jabatan dan otoritas mereka,” ujarnya.
4. Warganet geram dengan postingan KPU
Sebelumnya, KPU di instagram ramai diperbincangkan. Kolom komentar penuh dengan kritik warganet yang geram melihat kemewahan momen rapat koordinasi Tripartit Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.
