2. KPU harus mempertanggung jawabkan anggaran yang bersumber dari uang rakyat
Oleh karena itu, kata Titi seperti halnya peserta pemilu yang harus mempertanggungjawabkan setiap sen dana kampanyenya. Maka KPU juga harus bertanggung jawab secara terbuka, transparan, dan akuntabel atas setiap sen penggunaan anggaran pembiayaan pemilu yang bersumber dari pajak rakyat tersebut.
“Sikap yang jor-joran dan bermewah-mewahan dalam penggunaan anggaran pemilu selain bertentangan dengan prinsip dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, juga merupakan tindakan aji mumpung yang sangat merugikan rakyat dan keuangan negara,” ujar Titi.
Mengutip IDNTimes, hal itu juga bisa menurutnya, bisa menimbulkan ekses yang lebih ekstrim berupa keresahan dan ketidakpercayaan publik pada proses demokrasi. Sebab, mereka menganggap Pemilu dan prosedur demokrasi sebagai sesuatu yang mahal dan tidak cocok diberlakukan dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia.
“Mestinya, pihak KPU lebih sadar diri bahwa anggaran pemilu yang mereka kelola adalah amanat negara yang bersumber dari jutaan rakyat Indonesia yang bisa jadi kehidupannya juga sangat tidak mudah namun melalui pajak yang mereka bayarkan tetap berkontribusi dalam membiayai pemilu,” kata Titi.
