AMBON, arikamedia.id – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS) diharapakn perhatian dari pemerintah pusat, terhadap kekayaan perikanan yang seharusnya benar-benar dinikmati oleh rakyat Maluku.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku John Laipeny mengatakan walaupun belum bisa menyampaikan data valid namun data yang disampaikan konsorsium pemuda Seram tentunya akan disatukan menjadi data valid untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dikatakan, dengan kajian mereka, berarti semua stakeholder resah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu dana bagi hasil dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas, hasil melimpah, tapi kita semua orang Maluku masih di bawah garis kemiskinan.
Sehingga menurutnya, data itu valid untuk sama-sama berjuang ke Kementerian.
“Upaya yang dilakukan, sejalan dengan program Gubernur Hendrik Lewerissa untuk hilirisasi sektor perikanan,” tuturnya kepada awak media di Rumah Rakyat Karpan Ambon, Senin (26/05/25).
Apalagi kata Laipeny, selama ini, Maluku hanya bergantung dengan dana transfer pusat cuma Rp3,3 triliun.
