“Tidak ada ceritanya sembarangan mengusung sosok-sosok tertentu tanpa mekanisme seperti itu. Kami mendesak pihak pihak yang mewacanakan seperti itu diberi tindakan tegas, harus dilibas karena bisa membuat keruh suasana,” kata Keban.
Ia mengklaim, Golkar di akar rumput di daerah sebenarnya sudah mengetahui rencana mundurnya Airlangga dan permainan politik menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto ini.
“Kami sudah kenyang dengan dinamika seperti ini, Golkar pernah dipecah menjadi dua, jadi hal seperti ini tak akan berdampak ke daerah, semua masih solid dan menjaga keutuhan partai,” ujar dia.
Menurutnya, ontran-ontran pascamundurnya Airlangga ini hanya bisa diselesaikan dengan kompromi politik. Bukan dengan proses apa pun termasuk hukum.
Hanya saja, dinamika mundurnya ketua umum ini bisa saja berpengaruh kepada kontestasi pilkada serentak 2024. Sebab masa pendaftaran calon kepala daerah waktunya sudah mepet.
“Maka dari itu kami berharap kalau akan digelar Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) itu sudah selesai sebelum 27 Agustus 2024,” kata dia.
Jika Munaslub bisa digelar secepatnya, maka saat Golkar bisa segera mendaftarkan bakal calon kepala daerah yang akan diusung ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU.***
