POLRI memiliki sekitar 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepolisian mengklaim keterlibatan mereka merupakan dukungan terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto. Tapi, di sisi lain langkah itu justru memantik kritik.
Dalam sambutannya di acara peresmian SPPG Polri, 13 Februari lalu, Prabowo menyebut dengan kepolisian membangun serta mempunyai ribuan SPPG, maka Polri “telah menunjukkan peran yang sangat penting.”
Dari ribuan SPPG itu, sekitar 411 telah beroperasi dan sisanya sedang persiapan aktif (162), masuk tahap pembangunan (499), serta baru di fase groundbreaking (107).
Mayoritas SPPG yang dijalankan Polri tersebar dari Jawa Tengah hingga Sumatra Utara. Belum cukup dengan SPPG yang sudah eksis, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit berujar bahwa tahun ini pihaknya bakal melanjutkan pembangunan sampai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Artinya, bakal terdapat penambahan kurang lebih 321 SPPG dari jumlah yang tersedia saat ini.
Peneliti bidang hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, menilai masifnya SPPG yang dikerjakan Polri berbanding lurus dengan peluang konflik kepentingan. “Temuan kami menunjukkan kurang lebih ada 79% itu menyadari bahwa ada konflik kepentingan yang cukup besar dalam pengelolaan vendor MBG [Makan Bergizi Gratis],” papar Saleh.
