“Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum. Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kuat kepada investor global bahwa Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola dan memperkuat supremasi hukum.
Penegakan hukum terhadap tambang ilegal, perikanan liar, penebangan liar, hingga praktik penyelundupan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar serta memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional.
Di sisi lain, konsistensi implementasi kebijakan menjadi kunci agar komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan.
Dunia usaha tentu menanti langkah lanjutan pemerintah dalam memastikan reformasi regulasi, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Dengan penutupan 1.000 tambang ilegal dan penyitaan jutaan hektare lahan bermasalah, pemerintah berharap tercipta iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Upaya penegakan hukum ini menjadi bagian penting dari strategi besar membangun stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (**)
