Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Komitmen pemberantasan tambang ilegal dan berbagai aktivitas melawan hukum disebutnya menjadi prioritas utama demi menciptakan kepastian hukum dan stabilitas nasional.
“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” tegasnya. Langkah penutupan 1.000 tambang ilegal tersebut menjadi salah satu tindakan konkret yang diklaim telah dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dikutip dari IniBerita.com.
Aktivitas pertambangan liar, terutama yang beroperasi di kawasan hutan lindung, dinilai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum dan ketentuan perizinan.
Pelanggaran tersebut antara lain berupa aktivitas operasional di luar area izin atau konsesi yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah penyitaan lahan dan penertiban izin ini disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh.
Pemerintah ingin memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
