Terlihat masih banyak SMK yang tidak dilengkapi dengan fasilitas praktek yang memadai, tambahnya, sehingga dikhawatirkan lulusan SMK dari MBD tidak bisa didorong untuk bersaing ke dunia industri, termasuk menciptakan tenaga terampil dalam menekan angka pengangguran terbuka di Maluku yang sudah semakin tinggi.
“Dalam rapat komisi pada akhir tahun kemarin, beta (saya) sudah sampaikan untuk perlu mendapat perhatian serius terkait infrastruktur maupun semua fasilitas yang dibutuhkan semua sekolah. Hal ini kiranya mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan, karena kalau tidak diperhatikan maka generasi kita tidak akan bisa bersaing dengan generasi di provinsi lainnya,” tandas politisi PDIP ini.
Dia melanjutkan, tak hanya pendidikan, persoalan yang sama juga terjadi di beberapa bidang, seperti kesehatan masih jauh dari apa yang diharapkan.
Dengan APBD yang kecil, ditandaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan, butuh dukungan pemprov. Mulai dari tenaga dokter untuk wilayah terpencil, hingga fasilitas alat kesehatan, termasuk ambulance untuk melayani masyarakat.
Kemudian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurutnya, dengan merangkul generasi muda untuk berwirausaha, apalagi dengan penghentian tenaga honorer dialihkan ke PPPK, artinya lulusan baru tidak ada lagi berpeluang untuk bekerja di instansi pemerintah tanpa melalui proses tes. Maka salah satunya solusinya, adanya bantuan wirausaha kepada generasi muda.
