Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menyatakan kepada BBC News Indonesia, Senin (16/2), bahwa pengelolaan SPPG ditempuh secara profesional. Untuk pengawasan anggaran, contohnya, Sony memastikan Badan Gizi Nasional akan mengawasinya secara ketat lewat virtual account masing-masing yayasan yang di dalamnya dapat dicek riwayat transaksi, keluar atau masuk.
Di lain sisi, Sony juga menegaskan “tidak ada konflik kepentingan antara program MBG dengan tugas Polri.” Pada dasarnya, kata dia, kontribusi Polri di MBG merupakan wujud komitmen antarlembaga pemerintah untuk menyukseskan program prioritas.
Menurut Sony, program MBG, sejauh ini, cenderung lebih menguntungkan masyarakat, sebagaimana yang sering dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konteks ekonomi, MBG dinilai menggerakkan sirkulasi komoditas lokal beras, ikan, sayur, atau buah-buahan.
Foto : ANTARA
Alasannya, bahan-bahan makanan ini “berasal dari peternak, petani, serta kebun warga” yang ditampung melalui “koperasi, UMKM, hingga pemasok lain yang asalnya dari masyarakat,” demikian Sony menjelaskan. Hingga sekarang, Sony mengklaim, “sudah ada 1,2 juta rakyat bekerja di SPPG” dengan “penghasilan minimal Rp100.000 per hari.”
