“Sistem ini memungkinkan para penambang untuk melacak berapa banyak kuota produksi yang tersisa bagi seorang penambang untuk periode tersebut dan untuk memberi tahu pihak berwenang jika terjadi perbedaan dalam data produksi dan penjualan,” imbuh Seto.
Setelah nikel dan timah, sistem ini direncanakan akan diintegrasikan dengan barang mineral lain, seperti bauksit dan tembaga. Informasi ini didapatkan Reuters dari seorang pejabat senior.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ingin sistem platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang belum lama diluncurkan Kementerian ESDM untuk segera diintegrasikan ke sektor lain seperti nikel dan timah.
Sistem tersebut saat ini baru tata kelola di sektor mineral dan batubara. Keinginan Luhut ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan.
Luhut menjelaskan, jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelolanya akan bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian/Lembaga.
Adapun proses tata kelola yang dimaksud yaitu mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.(**)
