AMBON, arikamedia.id – Koordinator aksi, Pemuda Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Arman mengatakan, Jalan Lingkar Ambalau telah dibangun sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum tuntas. Akibatnya, masyarakat belum merasakan manfaat infrastruktur tersebut.
Demikian disampaikannya saat menggelar aksi demonstrasi di DPRD Maluku, Senin (11/08/25). Mereka menuntut agar status Jalan Lingkar Ambalau segera dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi jalan provinsi.
“Kami mendesak Komisi III agar memperjuangkan peralihan status Jalan Lingkar ke provinsi. Jalan ini vital sebagai penghubung desa-desa dan penggerak ekonomi Ambalau. Kalau bicara kesejahteraan, infrastrukturnya harus memadai,” ujar Arman.
Ditambahkan, jika status jalan tetap berada di kabupaten, perbaikan akan sulit terwujud karena keterbatasan anggaran. “Masyarakat Ambalau tidak selamanya bisa mengandalkan transportasi laut, apalagi saat musim timur,” katanya.
Menanggapi hal itu, menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) dinilai tidak pernah hadir dalam pembahasan masalah ini, meski telah diundang berkali-kali.
“Sejak dulu kita sudah rapat lebih dari 20 kali dengan 11 kabupaten/kota. Tapi Pemkab Buru Selatan tidak pernah hadir, padahal ini untuk kepentingan mereka. Mereka dihubungi pun, sampai ayam tumbuh gigi, tidak datang,” tegas Richard.
