“Anggaran dari BPJN, untuk start awal di 2025 ini nilainya 27 milyar. Saya dan kami semua mengharapkan tidak ada kendala lahan soal jalan. Kalau ada masalah lahan, nantinya proyek itu bisa ditarik,” katanya.
Sementara itu informasi yang berhasil diperoleh, kebijakan efisiensi anggaran bagi BPJN Maluku adalah untuk mengarahkan anggaran ke pemeliharaan jalan dan jembatan. Kebijakan ini dilakukan karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dampak kebijakan efisiensi anggaran, tidak ada pembangunan jalan dan jembatan baru. Beberapa ruas jalan yang seharusnya jadi prioritas tidak bisa dilaksanakan
Biaya pemeliharaan rutin, baik untuk jalan maupun jembatan, dipangkas
langkah-langkah BPJN Maluku. Tetap berkomitmen menjaga kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan
Tetap memperhatikan jalan dan jembatan yang berada pada daerah-daerah kawasan 3T dan pulau pulau di Maluku. Berupaya mendorong pemerintah pusat untuk penambahan anggaran.
Berusaha agar berbagai masalah terkait dengan infrastruktur di Maluku bisa diakomodir oleh Pemerintah Pusat
Tantangan kebijakan efisiensi anggaran
Membawa tantangan besar bagi perbaikan infrastruktur Berdampak pada belanja modal seperti pembukaan jalan baru dan jembatan baru. Beberapa ruas jalan yang harusnya jadi prioritas untuk tahun ini dibangun tidak bisa dilaksanakan
